Struktur Organisasi
Struktur ini mencerminkan pembagian kerja yang jelas antara bidang administrasi dan teknis untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan infrastruktur daerah secara efektif. Jika Anda ingin ringkasan ini dimasukkan ke dalam dokumen resmi atau format tertentu (PDF, Word, atau lainnya), saya bisa bantu juga.
Sambutan Kepala Dinas PUPR Tarakan
UU Jasa Konstruksi (UUJK) Pasal 76 ayat 4 mewajibkan pemerintah daerah menyusun peraturan daerah (perda) tentang jasa konstruksi. Karena UUJK bersifat umum dan berlaku nasional, diperlukan aturan daerah yang lebih spesifik dan adaptif. Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Jasa Konstruksi diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas jasa konstruksi di daerah, serta menciptakan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Sharing Session Jasa Konstruksi Seri 09 Bahas Membangun PPK Profesional di Era Transformasi Digital Pengadaan
Tarakan — Rabu, 3 Desember 2025. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Tarakan kembali menyelenggarakan Sharing Session Jasa Konstruksi Seri 09 sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas SDM pengadaan pemerintah di daerah. Kegiatan ini mengangkat tema “Membangun PPK Profesional di Era Transformasi Digital Pengadaan” dan berlangsung mulai pukul 08.30 WITA hingga selesai.
Pelatihan & Uji Sertifikasi Modeller BIM Muda Jenjang 4 Resmi Digelar, Tingkatkan Kompetensi SDM Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Modeller BIM Muda Jenjang 4, bekerja sama dengan LPK & LSP LPK MODEL Informasi Konstruksi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) sesuai standar nasional.
Dinas PUPR Kota Tarakan Selenggarakan Ujian Sertifikasi Jenjang 3 Petugas K3 untuk Tingkatkan Kompetensi Keselamatan Kerja
Dinas PUPR Kota Tarakan menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Jenjang 3 Petugas K3 Konstruksi, bekerja sama dengan LSP dan LPK resmi. Ujian diikuti peserta dari berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan konstruksi, mencakup asesmen portofolio, uji praktik, dan wawancara kompetensi. Penyelenggaraan sertifikasi bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi, menekan angka kecelakaan proyek, serta mendorong pemenuhan SKKNI dalam penerapan keselamatan kerja. Kegiatan ini mendapat respons
Kementerian pupr serah terimakan Rusun Ponpes Al- Mukminun di Tarakan
Tutorial Aplikasi SIBIJAK pada Tenaga Ahli dan Terampil
Turorial Penggunaan SIBIJAK pada Tenaga ahli dan Terampil
Toturial Penggunaan Aplikasi Sibijak Sebagai Badan Usaha
Tutorial ini digunakan untuk para jasa konstruksi kota tarakan
Profil Kota Tarakan
Pembuatan SBU Jasa Konstruksi
Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi
Selamat datang di SIBIJAK
Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi
About SIBIJAK
SIBIJAK ( Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi)
Layanan Kami
Yuk gunakan layanan yang ada di SIBIJAK. Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi
Peraturan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.
Berita Terbaru
Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang Petugas K3
Gratiss.... Hubungi dedy armand - 08125405724 Ramliansyah - 082254382914
Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga kerja konstruksi jenjang (tukang) tahun 2025, gratis...info lebih lanjut dedy armand - 08125405724 Ramliansyah - 082254382914
Aplikasi SIBIJAK Hadir sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kota Tarakan
Pemerintah Kota Tarakan meluncurkan aplikasi SIBIJAK (Sistem Informasi Bijak) melalui laman sibijak.tarakankota.go.id sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi, mempermudah akses informasi kebijakan publik seperti Perda dan Perwali, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh warga sebagai bentuk komitmen pemerintah menuju pemerintahan terbuka dan partisipatif.